SULUHRIAU- Desakan pengunduran diri Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin terus bergulir. Kali ini anggota parlemen dari oposisi berunjuk rasa dengan berjalan kaki menuju gedung dewan, Senin (2/8/2021).

Muhyiddin didesak mundur karena dianggap gagal menangani wabah Covid-19 di Malaysia. Selain itu dia dituduh memolitisasi isu wabah dengan menunda pertemuan parlemen.

Pemerintah Muhyiddin menunda pertemuan parlemen sesi terakhir yang dijadwalkan hari ini terkait penularan di kalangan dewan. Namun kubu oposisi menyebut langkah itu bermotif politik yakni guna menghalangi setiap upaya menjegal kepemimpinannya.

Anggota parlemen oposisi melakukan aksi jalan menuju gedung parlemen namun perjalanan mereka dihentikan polisi berpakaian anti-huru hara.

"Muhyiddin sebagai perdana menteri telah jatuh hari ini," kata pemimpin oposisi Anwar Ibrahim, dalam pidatonya saat unjuk rasa, dikutip dari Reuters.

Dia menambahkan, sebanyak 107 anggota parlemen dari kubu oposisi bersatu mendesak pengunduran diri Muhyiddin karena melanggar Konstitusi serta perintah Raja. Anwar juga menuduh Muhyiddin menghalangi tugas anggota parlemen.

Mahathir Mohamad yang tak mengikuti unjuk rasa juga mengeluarkan pernyataan senada, mendesak Muhyiddin segera meninggalkan jabatannya.

"Hanya melalui cara ini, gejolak politik yang berkepanjangan dapat berakhir sehingga fokus bisa diberikan sepenuhnya pada upaya menyelesaikan krisis kesehatan, ekonomi, dan sosial yang dihadapi negara sejak 17 bulan lalu," kata Mahathir.

Malaysia berada dalam gejolak politik sejak pengunduran diri tak terduga Mahathir tahun lalu. Muhyiddin pun mengisi kekosongan pemerintahan dan berkuasa sejak Maret 2020. Pemerintahannya dilanda gonjang-ganjing sejak awal Januari 2021 terkait penanganan wabah Covid-19.

Seruan baru untuk mengundurkan diri datang pekan lalu setelah Raja Malaysia Sultan Abdullah menyampaikan teguran terkait pencabutan peraturan pemerintah yang dikeluarkan di bawah aturan keadaan darurat sejak Januari lalu. Pencabutan itu dikeluarkan pemerintahan Muhyiddin tanpa persetujuan Raja.

Setelah itu Sultan Abdullah meminta agar pencabutan peraturan terakait pananganan pandemi itu dibahas di parlemen. Lagi-lagi perintaan itu ditolak pemerintah dengan alasan tidak perlu.

Setelah itu pemerintah menunda sidang parlemen sehingga membuat nasib pembahasan soal pencabutan peraturan keadaan darurat tidak jelas.

Sumber: Inews.id
Editor: Jandri